Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar berfoto bersama usai menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi, Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Pendirian Asosiasi Certified Mitigation in Procurement antara Setjen DPR RI dengan enam lembaga. Foto: Novel/nvl
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mendukung dan mengapresiasi inisiatif Inspektorat Utama Setjen DPR RI dalam membangun kerja sama untuk mendirikan Asosiasi Certified Mitigation In Procurement melalui konsep pentahelix. Menurut Indra, ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan kontribusi dan solusi terhadap pencegahan munculnya permasalahan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
“Seperti yang kita ketahui, kegiatan pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan yang strategis bagi pembangunan bangsa dan negara,” ujar Indra saat menyampaikan sambutan dalam Seminar Nasional dengan tema ‘Pencegahaan Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa’ di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (10/11/2021).
Indra menambahkan, pendirian Asosiasi Certified Mitigation In Procurement ini diharapkan dapat dikelola secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mampu membawa misi sosial dan pengabdian kepada masyarakat, yakni dengan memberikan fasilitas pelatihan tanpa biaya atau gratis.
Dalam rangkaian seminar nasional tersebut, Indra Iskandar juga menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi, Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Pendirian Asosiasi Certified Mitigation in Procurement antara Setjen DPR RI dengan enam lembaga yakni, Universitas Pembangunan Negeri ‘Veteran’ Jakarta, Universitas Pertamina, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, PT. Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung, Lembaga Certified Mitigation In Procurement (CMIP) dan Harian Ekonomi Neraca.
Pada kesempatan itu, Ketua Pelaksana Kerja Sama yang juga menjabat sebagai Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pembangunan Negeri ‘Veteran’ Jakarta (UPNVJ) Jubaedah mengatakan, berdirinya asosiasi ini bertujuan sebagai wadah tempat pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi. Wadah ini diharapkan dapat membantu upaya pemerintah dalam mengurangi dan mencegah permasalahan di bidang barang dan jasa.
“Asosiasi Certified Mitigation In Procurement ada untuk setiap insan yang ingin memiliki sertifikasi, sekaligus sebagai lembaga yang berkomitmen untuk melakukan pengembangan mutu dalam pengadaan barang dan jasa,” terang Jubaedah.
Sumber : Parlementaria Terkini – Dewan Perwakilan Rakyat (dpr.go.id)
